BUPENA MERDEKA SEJARAH SMA KELAS XI (BAB 3) PERGERAKAN NASIONAL

 BAB III

PERGERAKAN NASIONAL

↪ POLITIK ETIS 

     1. Selama penjajahan Belanda di Indonesia, banyak pihak yang berempati terhadap penderitaan rakyat pribumi atau bumiputra karena kebijakan sewenang-wenang yang dibuat pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa di antaranya muncul dari tokoh-tokoh Belanda, yaitu Conrad Theodore van Deventer (1857-1921) yang menulis kritiknya terhadap pemerintah Belanda secara terang-terangan. Mereka menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda harus lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan dan memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi. 

    2. Dalam tulisan berjudul "Een Ereschuld" (Utang Budi) pada majalah De Gids, van Deventer menjelaskan Belanda menjadi negara makmur dan aman karena adanya dana yang mengalir dari tanah jajahan. Jadi, sudah sepantasnya Belanda memberikan balas budi terhadap rakyat jajahan. 

    3. Tidak hanya menuliskan kritiknya, van Deventer yang juga anggota parlemen dari partai Liberal memanfaatkan keanggotaannya di parlemen Belanda dengan menyuarakan balas budi terhadap rakyat jajahan. Kritik van Deventer terbukti memengaruhi lahirnya politik etis. Dalam pidatonya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi di Hindia Belanda. Orasi Ratu Belanda dalam sidang pembukaan parlemen tersebut kemudian di pandang sebagai momentum kelahiran pemikiran etis dalam kancah politik kolonial.

    4. Ratu Wilhelmina kemudian menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam program politik yang kelak disebut Trias van Deventer, yang isinya meliputi berbagai aspek berikut:

a). Irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.

b). Edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan.

c). Migrasi, mendorong transmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk.  

    5. Pada penerapannya, Trias van Deventer tidak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada rakyat Indonesia. Masih banyak penyimpangan yang dirasakan dari kebijakan ini. Penyimpangan yang terjadi pada masing-masing bidang dalam Trias van Deventer sebagai berikut:

 a). Irigasi. Pengairan hanya dialirkan ke tanah-tanah perkebunan swasta ataupun milik pemerintahan kolonial, bukan ke lahan pertanian milik rakyat.

b). Edukasi. Pemerintah kolonial banyak mendirikan sekolah untuk kalangan pribumi. Namun, pada praktiknya, pendirian sekolah-sekolah tersebut bertujuan untuk mendapatkan tenaga administrasi di kantor-kantor pemerintah dengan bayaran murah. Selain itu, permasalahan lainnya adalah keberadaan sekolah tidak mengakomodasi pendidikan bagi bangsa-bangsa asing lainnya.

c). Migrasi. Penyimpangan yang terjadi dalam bentuk perpindaham penduduk untuk kepentingan mengembangkan perkebunan-perkebunan swasta milik pengusaha Belanda ataupun swasta asing saja. Rakyat yang mengikuti kebijakan ini dijadikan sebagai kuli kontrak. Hal ini berbeda dengan tujuan awal perpindahan penduduk untuk pemerataan persebaran penduduk. 

 

Share this post